Jakarta, 17 Oktober 2025
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas rumah sakit di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan dalam acara temu media membahas program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto (17/10).
Dalam paparannya, dr. Azhar menyampaikan bahwa 15 rumah sakit di wilayah DTPK telah rampung dibangun dan siap beroperasi, dengan fokus pada penyediaan layanan spesialistik dasar.
“Kita berusaha memecahkan masalah kesehatan di daerah DTPK secara komprehensif. Kelima belas rumah sakit itu akan dilengkapi dengan minimal tujuh spesialis dasar, dan pemetaan kebutuhan SDM-nya sudah disusun,” ujarnya.
Ketujuh spesialis dasar tersebut meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi. Pemenuhan tenaga spesialis dilakukan bertahap, termasuk melalui program pendidikan dan pelatihan di luar negeri.
“Saat ini sudah ada beberapa tenaga yang dikirim ke China dan Jepang untuk mengikuti pelatihan intervensi jantung dan neuro intervensi. Jadi SDM-nya kita siapkan bersamaan dengan pembangunan fasilitasnya,” tambah dr. Azhar.
Selain menyiapkan SDM, Kementerian Kesehatan juga memastikan ketersediaan alat kesehatan mutakhir di seluruh rumah sakit tersebut.
“Untuk alatnya sudah kita tender, termasuk peralatan intervensi dan penunjang lainnya. Targetnya, seluruh 15 rumah sakit ini bisa beroperasi sebagai Rumah Sakit Madya dengan standar pelayanan lengkap, sehingga pasien di daerah tidak perlu lagi dirujuk ke provinsi,” katanya.
Lebih lanjut, dr. Azhar menyoroti perbaikan struktur pembiayaan rumah sakit, terutama dalam kaitannya dengan layanan BPJS Kesehatan dan pembiayaan pasien non-BPJS. Saat ini tarif layanan masih berbasis case mix menggunakan sistem INA-CBGs, namun pemerintah tengah menyiapkan transisi menuju INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group) yang dinilai lebih adil dan berimbang.
“Memang ada perbedaan antara biaya pelayanan dan tarif INA-CBGs. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi rata-rata masih bisa disubsidi, terutama bagi pasien non-BPJS di rumah sakit vertikal. Ke depan, dengan sistem INA-DRG yang menghitung pembayaran berdasarkan kompleksitas kasus dan kompetensi rumah sakit, diharapkan pembiayaan menjadi lebih proporsional,” jelasnya.
Dengan penerapan sistem baru ini, pemerintah berharap rumah sakit, khususnya di daerah, dapat lebih mandiri dan berkelanjutan secara finansial.
“Kalau struktur pembiayaan sudah lebih berimbang, subsidi bisa berkurang, dan rumah sakit bisa tumbuh sehat tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas,” pungkas dr. Azhar.
___
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
#setahunberdampak
