Kabupaten Bandung, 10 Maret 2026
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus yang biasa dipanggil dr. Benny, menegaskan strategi deteksi dini tuberkulosis (TBC) yang agresif, masif, hingga menjangkau tingkat rumah tangga. Penegasan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja percepatan eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3).
Kegiatan yang dilaksanakan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan program kesehatan di daerah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan eliminasi TBC.
Melalui pendekatan baru tersebut, pemerintah fokus terhadap perubahan paradigma penanggulangan TBC dari pasif (menunggu pasien datang) menjadi aktif (mendatangi sumber penularan). Langkah ini diambil guna menekan tajam angka infeksi yang masih tinggi demi mengejar target eliminasi pada 2030.
Wamenkes Benny menekankan pentingnya penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) melalui strategi deteksi dini yang lebih masif. Ia menargetkan 100 persen kontak erat dari pasien TBC wajib diperiksa untuk memastikan penanganan komprehensif sejak dini sekaligus memutus mata rantai penularan.
Sebagai gambaran, dari sekitar 235.000 kasus TBC di Provinsi Jawa Barat, terdapat sekitar 235.000 rumah yang harus didatangi. Diestimasi, sedikitnya 1 juta orang yang merupakan kontak erat akan terdeteksi dan diperiksa.
"Masyarakat yang terjangkit TBC harus terus diperiksa, dicek kesehatannya, dan dilakukan pencegahan. Kalau positif TBC bakal terus diobati sampai sembuh 100 persen, karena TBC ini bisa disembuhkan asalkan meminum obat secara teratur. Pengobatan tersedia gratis di Puskesmas," tandas Benny.
Dalam Program Nasional, setiap provinsi ditargetkan mampu menemukan minimal 90% dari estimasi kasus TBC tahunan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, Jawa Barat sendiri menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan berhasil mendeteksi 96% dari total estimasi 234.280 kasus pada tahun 2025, sebuah capaian yang berada di atas standar nasional.
Tingginya angka penemuan kasus ini menjadi kunci utama dalam mempercepat inisiasi pengobatan bagi pasien. Dengan terdeteksinya penderita secara lebih dini, pemerintah dapat segera memberikan intervensi medis yang tepat untuk memutus rantai penularan di masyarakat secara lebih efektif.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2024 Indonesia menyumbang 10 persen kasus TBC global atau sekitar 1,08 juta kasus. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2010 yang berada di level 7 persen (842 ribu kasus).
Diperkirakan 1.080.000 orang sakit TBC, dengan 126.000 di antaranya meninggal dunia akibat penyakit TBC.
Situasi tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Pengentasan TBC 2025-2029. Targetnya adalah menurunkan insiden TBC sebesar 50 persen menjadi 190 per 100.000 penduduk pada 2029. Program ini berfokus pada empat indikator utama: penemuan kasus, inisiasi pengobatan, angka keberhasilan pengobatan, dan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT).
Guna mendukung strategi ini, pemerintah pusat turut memberikan dukungan peralatan medis. Kabupaten Bandung diperkirakan membutuhkan sekitar 45 unit alat Rontgen (X-Ray) untuk mempercepat pemeriksaan di masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan TBC memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah. Ia meminta Pemda untuk tidak ragu menyampaikan kondisi riil di lapangan.
"Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun angkanya besar. Justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi penanganan yang tepat," ujar Akhmad.
Sebelumnya, Wamendagri dan Wamenkes Benny menyempatkan diri meninjauan langsung layanan kesehatan di Puskesmas Soreang. Pada kesempatan itu, dilakukan diskusi singkat mengenai penguatan pelayanan kesehatan primer serta optimalisasi deteksi dan penanganan TBC di tingkat fasilitas kesehatan dasar.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (UW/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
