Jakarta, 20 Oktober 2025

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa lompatan nyata di sektor kesehatan. Pemerintah bekerja cepat memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas fasilitas, dan memperkuat sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

Berbagai inisiatif dihadirkan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, terjangkau, dan berkualitas. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) menjadi payung besar yang mendorong percepatan di berbagai bidang, mulai dari pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, pengendalian Tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan dan peningkatan kelas RSUD di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Selama satu tahun pelaksanaan, hasilnya mulai terlihat nyata. Akses masyarakat terhadap layanan dasar meningkat pesat, fasilitas kesehatan daerah berkembang signifikan, dan kesadaran untuk menjaga kesehatan semakin tinggi.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi wajah paling nyata dari keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik. Dalam waktu kurang dari setahun, kegiatan ini menjangkau seluruh provinsi dan hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia. Per 19 Oktober 2025, lebih dari 46 juta orang telah mendaftar, 43 juta hadir untuk mendapatkan layanan.

Melalui 10 ribu puskesmas dan 114 ribu sekolah, masyarakat menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah, anemia, hingga status gizi. CKG bukan sekadar program pemeriksaan, tetapi gerakan nasional untuk membangun kesadaran hidup sehat sejak dini. Data hasil pemeriksaan juga menjadi dasar penting bagi perencanaan kebijakan kesehatan berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah.

Temuan masalah kesehatan dari CKG antara lain obesitas sentral atau perut buncit, yaitu kondisi tubuh dengan lingkar pinggang lebih dari 90cm (laki-laki) dan 80cm (perempuan). Selain obesitas sentral, diabetes dan hipertensi adalah dua jenis penyakit yang paling banyak ditemukan pada peserta CKG.

Orang dengan perut buncit memiliki risiko 2 kali lebih besar mengalami diabetes dan hipertensi. Jika tidak ditangani, diabetes dan hipertensi dapan menyebabkan stroke dan penyakit jantung.

Temuan lain yang menarik adalah tingginya masalah gigi (berlubang, goyang, lepas, dan gusi turun).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menegaskan program ini menjadi tonggak baru dalam transformasi layanan publik di bidang kesehatan. 

“Kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Program Cek Kesehatan Gratis bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Upaya pengendalian TBC terus menunjukkan hasil positif. Data olah Sistem Informasi TBC (SITB) per 28 September 2025, penemuan kasus mencapai 601.375 orang, atau 55 persen dari estimasi nasional. Angka ini sedikit menurun dibanding tahun 2024 yang mencapai 856.420 kasus (78 persen), namun pemerintah berhasil mempertahankan tingkat keberhasilan pengobatan dan mempercepat inisiasi terapi bagi pasien yang ditemukan.

Sebanyak 542.724 pasien telah memulai pengobatan, setara dengan 90 persen dari kasus yang ditemukan. Capaian ini relatif stabil dibanding tahun 2024 yang mencatat 92 persen inisiasi pengobatan. Sementara tingkat kesembuhan pasien TBC sensitif obat mencapai 81 persen, dan TBC resistan obat berada di angka 58 persen.

Meski target penemuan kasus belum sepenuhnya tercapai, laju pengobatan dan keberhasilan terapi tetap menunjukkan tren positif. Pemerintah juga memperluas upaya pencegahan melalui penemuan kasus TBC laten dan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT). Hingga akhir September 2025, 143.284 orang telah menjalani TPT, meningkat signifikan dibanding 79.008 orang pada tahun sebelumnya.

Implementasi sistem pemantauan digital di lebih dari 7.000 puskesmas turut memperkuat pengawasan pengobatan dan deteksi dini. Pendekatan lapangan berbasis masyarakat, seperti door-to-door screening, tetap menjadi strategi utama untuk memperluas jangkauan penemuan kasus di daerah padat dan terpencil.

Di sisi infrastruktur, pemerintah mempercepat pembangunan dan peningkatan kelas RSUD kabupaten dan kota agar layanan rujukan tersedia merata di seluruh Indonesia. Peningkatan dilakukan dengan menaikkan kelas rumah sakit dari D atau D Pratama menjadi kelas C, melalui penambahan sarana, prasarana, dan alat kesehatan seperti ruang operasi, rawat jalan, rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan RSUD di 66 kabupaten dan kota dalam beberapa tahun ke depan, dengan 32 rumah sakit difokuskan untuk mulai dibangun pada tahun 2025. Hingga awal Oktober, lebih dari 20 rumah sakit telah memasuki tahap konstruksi dengan progres fisik rata-rata di atas 50 persen. RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas menjadi yang paling cepat dengan capaian lebih dari 73 persen, disusul RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku di Toraja Utara, dan RSUD Maba di Halmahera Timur.

Menurut Aji, percepatan pembangunan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan keadilan layanan. 

“Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat kota. Pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal dibangun setara dengan wilayah lain,” tegasnya.

Upaya ini diharapkan memperkuat layanan rujukan di wilayah DTPK, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. 

Prinsipnya sederhana, pembangunan kesehatan tidak boleh berhenti, dan setiap warga berhak atas layanan yang setara.
Capaian selama satu tahun terakhir memperlihatkan arah baru sektor kesehatan di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran. 

Pemerintah bergerak cepat menghadirkan hasil yang konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan fondasi yang kini semakin kokoh, sektor kesehatan siap menjadi pilar utama menuju Indonesia Sehat 2045, bangsa yang sehat, tangguh, dan berdaya saing di panggung dunia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (D2,MF/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM