Jakarta, 17 Oktober 2025
Wakil Menteri Kesehatan II dr. Benjamin Paulus Octavianus Sp.P, FISR (dr. Benny) menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pemaparannya, dr. Benny menyampaikan bahwa dirinya mendapat penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman, sehat, dan berkualitas.
“Setiap hari sebelum jam enam pagi, saya menerima laporan dari tim Kementerian Kesehatan terkait kondisi lapangan, termasuk pemantauan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Laporan ini saya diskusikan dengan Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) untuk dapat ditindaklanjuti,” ujar dr Benny dalam acara temu media membahas program-program prioritas Presiden Prabowo (17/10).
“Kami pastikan seluruh proses terpantau ketat dan terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” katanya.
Program MBG, lanjutnya, memiliki tujuan strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga anak menyelesaikan pendidikan menengah.
“Tujuan utama Presiden dalam program ini adalah menurunkan angka stunting. Karena stunting tidak dimulai saat anak lahir, tapi sejak ibu hamil hingga anak berusia dua tahun. Dengan pemberian makan bergizi dari ibu hamil sampai anak sekolah, kualitas gizi dan kecerdasan anak Indonesia akan meningkat signifikan,” jelasnya.
Dr. Benny juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan standar operasional setiap SPPG yang kini telah mencapai lebih dari 10.700 titik layanan di seluruh Indonesia.
“Satu SPPG melayani sekitar 3.000–3.500 orang. Dalam enam minggu terakhir saja, jumlahnya bertambah 7.000 unit — artinya ada tambahan sekitar 21 juta penerima makanan bergizi setiap hari. Ini kegiatan besar yang harus dijalankan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab,” terangnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Kesehatan telah meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menambahkan tenaga ahli kesehatan lingkungan di setiap SPPG untuk memastikan kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan.
“Kami sudah menambahkan satu tenaga ahli baru di setiap SPPG, yaitu ahli kesehatan lingkungan. Tujuannya agar air bersih, sanitasi, dan bahan makanan yang dimasak selalu terjaga kualitasnya. Ini penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan pangan,” tegas dokter Benny.
Menanggapi pertanyaan media mengenai aspek hukum dan transparansi data, dr. Benny menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG masih terus disempurnakan sambil menunggu regulasi payung hukum yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara utama.
“Kementerian Kesehatan berperan dalam pengawasan dan pencegahan risiko kesehatan. Payung hukumnya akan ditetapkan oleh pengelola program MBG. Namun kami memastikan semua laporan lapangan dimonitor ketat dan transparan,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan kini dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi antara tenaga kesehatan lingkungan, puskesmas, dan dinas kesehatan daerah.
“Sekarang pengawasan jauh lebih baik. Setiap hari kami menerima laporan dari seluruh puskesmas dan dinas kesehatan. Kalau ada satu titik bermasalah, kita tangani cepat tanpa menghentikan ribuan titik lainnya yang berjalan baik,” jelasnya.
Dr Benny menegaskan bahwa pelaksanaan MBG yang dilakukan oleg BGN merupakan program nasional berskala besar yang terus disempurnakan dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Program ini besar sekali dan tentu ada proses pembelajaran. Tapi yang penting, kita terus memperbaiki, memperkuat sistem, dan memastikan masyarakat mendapat makanan bergizi dan aman setiap hari,” pungkasnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
#setahunberdampak
